kasus kasus koperasi

1.Kasus Kospin (Koperasi Simpan Pinjam) di Kabupaten Pinrang, Sulawawesi Selatan yang menawarkan bunga simpanan fantastis hingga 30% per bulan sampai akhirnya nasabah dirugikan ratusan milyar rupiah, ternyata belum menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia.

Bagi Anda yang belum pernah tahu Kabupaten KarangAsem, belakangan ini akan semakin sering mendengar nama KarangAsem di media massa. Apa pasalnya, sehingga nama KarangAsem mencuat? Jawaban paling sahih, mencuatnya nama KarangAsem akibat adanya kasus investasi Koperasi KarangAsem Membangun.

Kabupaten KarangAsem adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini masih tergolong kabupaten tertinggal dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kondisi perekonomian daerah yang relatif ‘morat-marit’. Data dari Pemda Karangasem menyebutkan pendapatan per kapita masyarakat hanya sekitar Rp 6 juta per tahun.

Pada tahun 2006 lalu, di kabupaten ini lahirlah sebuah koperasi dengan namaKoperasi KarangAsem Membangun (KKM). KKM ini dalam operasinya mengusung beberapa nama ‘besar’ di daerah tersebut. Pengurus KKM, misalnya, diketuai oleh Direktur Utama PDAM Karangasem, I Gede Putu Kertia, sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak meragukan kredibilitas koperasi tersebut. Dengan bekal kredibilitas tersebut, KKM tersebut mampu menarik nasabah dari golongan pejabat dan masyarakat berpendidikan tinggi.

KKM sebenarnya bergerak pada beberapa bidang usaha, antara lain simpan pinjam, toko dan capital investment (bisa dilihat di website KKM di (http://www.kkm.balipromotion.net/). Salah satu layanan KKM yang menjadi‘primadona’ adalah Capital Investment (Investasi Modal). Layanan Capital Investment yang dikelola oleh KKM menjanjikan tingkat pengembalian investasi sebesar 150% setelah tiga bulan menanamkan modal. Dengan kondisi sosial dimana mayoritas masyarakat tergolong ekonomi kurang mampu dan juga pendidikan yang relatif rendah, iming-iming keuntungan sebesar itu tentunya sangat menggiurkan. Lucunya, ada juga beberapa anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang ikut ‘berinvestasi’ di KKM, bahkan ada yang sampai menanamkan modal sebesar Rp.400 juta.

Konyolnya, walaupun KKM menawarkan produk investasi, koperasi tersebut sama sekali tidak mengantongi ijin dari Bapepam. Pada kenyataannya, sebenarnya layanan Investment Capital tersebut adalah penipuan model piramida uang. Sebagian nasabah yang masuk duluan, memang berhasil mendapatkan kembali uangnya sekaligus dengan ‘keuntungannya’. Seorang pemodal misalnya, memberikan testimoni bahwa hanya dengan bermodalkan Rp 500 ribu, dalam waktu 3 bulan ia mendapatkan hasil Rp.1,5 juta. Dengan iming-iming 150% tersebut, antara November 2007 hingga 20 Februari 2009, KKM berhasil menjaring 72.000 nasabah dengan nilai total simpanan Rp.700 milyar.

Secara akal sehat, tentunya sangat tidak masuk akal bahwa produk investasi KKM bisa menawarkan keuntungan yang begitu tinggi (150% per tiga bulan alias 600% per tahun). Perlu diingat, return 150% hanya untuk nasabah saja, belum termasuk biaya operasional dan margin bagi KKM. Artinya, KKM harus menginvestasikan modal nasabah dengan return di atas angka 150% tersebut dalam waktu tiga bulan, agar skema capital investment tidak ambruk. Ini tentunya boleh dikatakan mustahil bisa bertahan lama.

Beruntung Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg cepat bertindak, dengan meminta kepolisian segera menutup bisnis investasi ala KKM tersebut. Hasil penyitaan asset, hanya berhasil menyita asset senilai Rp.321 milyar atau hanya separuh dari simpanan total nasabah Rp.700 milyar. Lebih dari Rp.400 milyar uang nasabah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, tindakan Bupati Karangasem, justru ditentang oleh para nasabah. Ironis sekali, mereka tidak merasa tertipu dan menganggap Bupati Karangasem melakukan fitnah sehingga pengurus KKM ditangkap polisi. Nasabah malah meminta pengurus KKM dibebaskan, agar dana mereka yang telah disetorkan dapat dikembalikan.

Cara penyelesaiannya :

Menurut saya adalah sebaiknya koperasi atau lembaga ini memliki ijin resmi dari BAPEPAM atau badan hukum yang terkait agar koperasi ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada resiko untuk menyimpang bahkan sampai terjadi penipuan. Selain itu KKM juga harus bisa memberikan jaminan kepada investor atau penanam modal agar mereka percaya dan mau menanamkan modalnya di koperasi ini. Dan bagi para investor sebaiknya juga jangan terlalu percaya dengan iming-iming bunga yang tinggi karena kalau dipikir dengan akal sehat KKM ini bukanlah lembaga yang baik. Selain tidak mempunyai ijin yang resmi, kredibilitas KKM ini juga meragukan. Jadi sebelum memutuskan untuk menanamkan modal, sebaiknya para investor memikirkannya terlebih dahulu segala resiko yang akan terjadi agar tidak menyesal di kemudian hari.

 

 

2. Kasus koperasi ini merupakan kejadian yang dialami sendiri oleh orangtua saya. Saya bertempat tinggal di daerah BJI Bekasi Timur, di lingkungan tempat tinggal saya terdapat Koperasi Simpan Pinjam di mana orangtua saya termasuk anggota koperasi. Berdasarkan informasi, simpanan wajib yang harus dibayarkan oleh orangtua saya setiap bulannya sebesar Rp. 5000. Dalam koperasi simpan pinjam ini apabila meminjam, bunga yang harus dibayarkan sebesar 1,5 %. Menurut kesepakatan setiap akhir tahun anggota koperasi akan mendapat bingkisan Hari Raya dari SHU masing-masing anggota. Yang menjadi masalah di sini, bukan hanya anggota koperasi saja yang mendapat bingkisan dari SHU masing-masing, namun semua warga lingkungan RT mendapatkannya termasuk yang bukan anggota koperasi. Dengan kata lain SHU anggota dibagi sama rata dengan warga masyarakat RT, tidak berdasarkan besarnya masing-masing SHU anggota. Akibat hal tersebut, orangtua saya akhirnya keluar dari keanggotaan koperasi simpan pinjam RT.

Cara Penyelesaiannya :

Menurut saya pembagian SHU sama rata tersebut sangatlah tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena seharusnya anggota koperasi akan mendapatkan SHU berdasarkan pinjaman serta bunga yang dibayarkan. Tidak dibagi sama rata seperti itu, apalagi ada warga RT yang bukan anggota koperasi namun mendapatkan bingkisan yang berasal dari SHU anggota koperasi. SHU seharusnya dibagi sesuai dengan transaksi pinjaman dan jasa modal yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi. Apabila pihak pengurus koperasi ingin membagikan SHU seharusnya sesuai dengan besarnya SHU masing-masing anggota. Sebaiknya berupa uang tunai sehingga mudah untuk pembagiannya. Jika pengurus koperasi (yaitu pengurus RT juga) ingin membagikan bingkisan hari raya secara merata ke semua warga RT, sebaiknya dana yang digunakan berasal dari kas RT sendiri bukan dari SHU anggota koperasi.

3. Puluhan nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Binar Sejahtera, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi korban penipuan ketua koperasi tersebut. Salah satu korban penipuan menjelaskan sudah empat tahun ini, sejumlah surat berharga milik anggota koperasi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat sertifikat tanah dilarikan oleh Kepala KSU Bina Sejahtera. Surat-surat berharga tersebut merupakan jaminan atas pinjaman kredit yang dilakukan oleh para nasabah. Padahal para korban telah melunasi uang pinjaman pada koperasi. Sebelumnya arogansi dari manajemen koperasi tersebut juga telah ditunjukkan dengan dilakukannya penyitaan pada benda-benda milik para nasabah, seperti televisi, jika para nasabah terlambat membayar angsuran pelunasan pinjaman tersebut. Seorang korban lainnya mengatakan, akibat sertifikat tanahnya tidak segera dikembalikan oleh ketua koperasi tersebut, dirinya harus menunda kepentingan dirinya, seperti melakukan pinjaman lain. Oleh karena itu, kalangan nasabah korban penipuan tersebut menuntut pengembalian surat-surat berharga milik para nasabah yang sebelumnya menjadi jaminan sesegera mungkin. Jika dalam batas waktu dua minggu tidak ada pengembalian dari pihak KSU Bina Sejahtera, lanjutnya, para nasabah akan melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor Sragen.

Cara Penyelesaiannya :

Menurut saya kasus puluhan nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Binar Sejahtera sudah mencapai tahap yang rumit di mana pengurus koperasi tidak mau mengembalikan barang jaminan pinjaman anggota sedangkan pinjaman anggota semua sudah dikembalikan. Namun sikap yang harus dicontoh dari para anggota koperasi, mereka masih memiliki niat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan memberi waktu selama 2 minggu kepada pengurus koperasi. Hal ini sesuai dengan salah satu asas koperasi yaitu kekeluargaan. Menurut saya sebaiknya diadakan pertemuan terlebih dahulu antara pengurus dengan para anggota agar dapat menemukan kesepakatan bagaimana masalah ini dapat segera diselesaikan secara adil. Apabila pihak pengurus tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah, maka sebaiknya para anggota melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib karena ada ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Harapannya agar pihak berwajib dapat menyelesaikan masalah ini secara hukum agar anggota masyarakat mendapat keadilan. Untuk anggota koperasi agar hal ini tidak terjadi lagi sebaiknya sebelum masuk ke dalam anggota koperasi, harus melihat secara lebih dalam apakah pengurus koperasi dapat dipercaya karena ini berurusan dengan masalah uang.

 

 

 

4. Senin, 25 Oktober 2004 | 15:13 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad dalam program kerja seratus harinya akan mengutamakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut Presiden, KKN, akan menjadi salah satu masalah berat yang harus diselesaikan oleh Pemerintah yang baru. 

Jika dirunut, masih banyak masalah KKN di negara ini yang dalam proses hukumnya berhenti di tengah jalan. Berikut adalah kasus-kasus KKN besar yang menunggu untuk diselesaikan. 

5 Kasus Soeharto Bekas presiden Soeharto diduga melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan (Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) Rp 1,4 triliun. Ketika diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia tidak hadir dengan alasan sakit. Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengembalikan berkas tersebut ke kejaksaan. Kejaksaan menyatakan Soeharto dapat kembali dibawa ke pengadilan jika ia sudah sembuh?walaupun pernyataan kejaksaan ini diragukan banyak kalangan.

6 Dugaan korupsi dalam Tecnical Assintance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di Pendoko, Prabumulih, Jatibarang, dan Bunyu. Jumlah kerugian negara, adalah US $ 24.8 juta. Para tersangkanya 2 Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita dan Ida Bagus Sudjana, Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda’oe, serta Direktur PT UPG Partono H Upoyo.

Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat dengan tersangka seorang pengusaha Erry Putra Oudang. Pembangunan kilang minyak ini menghabiskan biaya sebesar US $ 1.4 M. Kerugian negara disebabkan proyek ini tahun 1995-1996 sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Kasus kilang Balongan merupakan benchmark-nya praktek KKN di Pertamina. Negara dirugikan hingga US$ 700 dalam kasus mark-up atau penggelembungan nilai dalam pembangunan kilang minyak bernama Exor I tersebut.

Kasus Proyek Pipaisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa (Pipianisasi Jawa), melibatkan Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda’oe, Bos Bimantara Rosano Barack, dan Siti Hardiyanti Rukmana. Kerugian negara hingga US$ 31,4 juta.

7. Tahun 1993, pembobolan yang terjadi di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dilakukan oleh Eddy Tanzil yang hingga saat ini tidak ketahuan dimana rimbanya, Negara dirugikan sebesar 1.3 Triliun.

HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young

Kasus HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia). Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto. 

Bob Hasan telah divonis enam tahun penjara. Bob dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek pemetaan hutan senilai Rp 2,4 triliun. Direktur Utama PT Mapindo Pratama itu juga diharuskan membayar ganti rugi US$ 243 juta kepada negara dan denda Rp 15 juta. Kini Bob dikerangkeng di LP Nusakambangan, Jawa Tengah. 

Prajogo Pangestu diseret sebagai tersangka kasus korupsi dana reboisasi proyek hutan tanaman industri (HTI) PT Musi Hutan Persada, yang diduga merugikan negara Rp 331 miliar. Dalam pemeriksaan, Prajogo, yang dikenal dekat dengan bekas presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi. Sampai sekarang nasib kasus taipan kakap ini tak jelas kelanjutannya.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kasus BLBI pertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun. 

Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran BLBI. Sebelumnya, mantan pejabat BI lainnya yang terlibat pengucuran BLBI?Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Soepraptomo?telah dijatuhi hukuman masing-masing tiga, dua setengah, dan tiga tahun penjara, yang dianggap terlalu ringan oleh para pengamat. Ketiganya kini sedang naik banding. 
Bersama tiga petinggi BI itu, pemilik-komisaris dari 48 bank yang terlibat BLBI, hanya beberapa yang telah diproses secara hukum. Antara lain: Hendrawan Haryono (Bank Aspac), David Nusa Widjaja (Bank Servitia), Hendra Rahardja (Bank Harapan Santosa), Sjamsul Nursalim (BDNI), dan Samadikun Hartono (Bank Modern). 

Yang jelas, hingga akhir 2002, dari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan hanya enam kasus
Abdullah Puteh 

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang kini non aktif ini menjadi tersangka korupsi APBD dalam pembelian helikopter dan genset listrik, dengan dugaan kerugian Rp 30 miliar. 
Kasusnya kini masih ditangani pihak kejaksaan dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Pusat Data dan Analisa Tempo, Fitrio ? Tempo

 

 

8.BANDARLAMPUNG–Kejaksaan Negeri Bandarlampung akan segera melimpahkan tiga pengurus Koperasi Al-Ikhlas Depag Bandarlampung ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang awal pekan depan. Hingga kini ketiga tersangka masih ditahan.

Ketiga pengurus yang saat ini dititipkan penyidik di Rumah Tahanan Kelas I Bandarlampung terdiri dari Maulana Ketua Koperasi, Duli Fitrianah Bendahara Koperasi dan Rohaya Sekretaris Koperasi.

Ketiganya diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus mengajukan kredit pinjaman dana di Bank CIMB Tanjungkarang lebih dari Rp10 miliar tahun 2009-2010 dengan mencatut nama anggota Koperasi Al-Ikhlas.

    ”Mudah-mudahan pekan depan perkara ini sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan. Paling lambat sebelum masa penahanan ketiganya berakhir di akhir bulan ini,”jelas Kajari Bandarlampung Priyanto, ditemui usai menghadiri peringatan HUT Adhyaksa ke-51, di Kejati Lampung, kemarin (22/7).

       Sebelumnya, Ketua Koperasi Al-Ikhlas Maulana Marsad membantah telah terlibat dalam persekongkolan yang dilakukan oleh Duli dan Rohaya.

    ”Saya hanya menandatangani pada pengajuan pertama, itu pun dilakukan sesuai prosedur. Sedangkan untuk peminjaman kedua dan selanjutnya mereka berdualah (Duli dan Rohaya) yang melakukannya. Tandatangan saya juga dipalsukan oleh mereka, karena saya tidak merasa menandatangani,” kata Maulana.

    Bahkan, ia menyebutkan dengan tegas bahwa ada Aliran dana segar mengucur ke nomor rekening pribadi Rohaya di BNI Tanjungkarang senilai Rp1,2 miliar dan ke nomor rekening pribadi Duli yang berada di Bank Mandiri senilai Rp1 miliar. Tak hanya itu, Ia juga menyebut seseorang bernama Mathews (pegawai Bank CIMB) juga menerima uang senilai Rp1,6 miliar. Sayang, Mathews telah meninggal dunia.

    Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pada saat ini Koperasi Al-Ikhlas masih menunggak sekitar Rp11 miliar di Bank CIMB Tanjungkarang. ”Sejak tahun 2005 bekerjasama, koperasi sudah melakukan pembayaran sekitar Rp14 miliar, dan sisanya yang belum terbayar hampir Rp11 miliar,” sebut pria yang masih mengenakan seragam Dinas PNS Depag itu.

    Terkait hal ini, jaksa menjerat para tersangka dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan. (ben)

 

 

Penggugat Kasus Koperasi Konstitusi Klarifikasi Pernyataan Mahfud 
Selasa, 20 July 2010
Kuasa hukum Tamrin berdalih pihaknya tak menggugat Mahfud, tetapi menggugat Ketua MK secara kelembagaan karena semua proses hingga manipulasi itu terjadi di MK. 

Penggugat Kasus Koperasi Konstitusi
Klarifikasi Pernyataan Mahfud. Foto: Sgp.
Tamrin Sianipar, penggugat dalam kasus dugaan cek bodong Koperasi Konstitusi menggelar jumpa pers, Selasa (20/7), di Jakarta. Ditemani oleh kuasa hukumnya Muchtar Pakpahan, Tamrin hendak merespon pernyataan Ketua MK Mahfud MD dan sejumlah pejabat MK lainnya terkait kasus ini.

Menurut Tamrin, pernyataan-pernyataan tersebut tak seluruhnya benar dan perlu untuk diluruskan. Salah satu yang disoroti Tamrin adalah pernyataan Mahfud ketika menggelar jumpa pers beberapa waktu lalu, bahwa gugatan ini merupakan lelucon yang tak lucu sekaligus konyol. Mahfud merasa heran kenapa dirinya dijadikan tergugat dalam perkara ini.

“Koperasi badan hukum, MK badan hukum. Yang satu milik negara, yang satu milik anggota. Koperasi yang ‘ribut’ kok Ketua MK yang digugat atau disalahkan, salah alamat,” cetusnya kala itu. 

Di luar itu, Mahfud menjelaskan cek yang dipersoalkan Tamrin sebenarnya bukanlah cek kosong. Yang terjadi adalah tanda tangan bendahara koperasi dipalsukan Hendani selaku manajer koperasi, makanya cek tak bisa dicairkan. 

Keterangan ini diperkuat dengan penjelasan dari Sekretariat Jenderal MK Janedjri M Gaffar. Ia memang menyebutkan adanya peran Hendani yang memalsukan tanda tangan Bendahara Koperasi Konstitusi Wiryanto. Akibatnya, Tamrin tak bisa mencairkan cek senilai Rp4,2 miliar lantaran specimen bank tak sesuai dengan tanda tangan Wiryanto.

“Wong tanda tangan dipalsukan Hendani, bank kan punya specimen tanda tangan. Jadi bukan karena tak ada dana, tetapi diberitakannya MK mengeluarkan cek bodong,” kata Janedjri beberapa waktu di ruang kerjanya.

Balik menunding, Muchtar Pakpahan menganggap pernyataan Mahfud justru merupakan lelucon konyol. Ia berdalih pihaknya tak menggugat Mahfud, tetapi yang digugat adalah Ketua MK. Alasannya, urai Muchtar, proses perjanjian bisnis telah terjadi di MK menggunakan fasilitas atau sarana yang tersedia di institusi MK termasuk penyerahan tiga cek atas nama Koperasi Konstitusi dari Hendani ke Tamrin.

“Jadi kalau Pak Mahfud bilang gugatan ini lelucon/konyol, justru yang lelucon itu kenapa ada penipuan dan penggelapan yang berlangsung cukup lama yang dilakukan Hendani dengan menggunakan fasilitas MK sebagai lembaga yang menegakkan UUD 1945?” paparnya.

Terkait klarifikasi Mahfud seputar cek kosong, Muchtar menegaskan bahwa tanda tangan dalam cek adalah benar tanda tangan Wiryanto selaku Bendahara Koperasi. “Ketika kita konfirmasi ke Wiryanto, benar itu tanda tangannnya,“ ujar pria yang juga kandidat Ketua KPK ini.

Penolakan itu, kata Muchtar, terjadi lantaran dana yang tersedia ternyata tak mencukupi. “Janedjri bilang bukan dananya yang tak ada, tetapi tanda tangannya dipalsukan. Pernyataan itu tak benar, karena faktanya tanda tangannya asli dan ketika diuangkan bank menolak karena dananya tak cukup,“ kata Muchtar sambil menunjukkan salinan cek itu. 

Untuk mengingatkan, Thamrin menggugat Koperasi Konstitusi, Hendani (Manajer Koperasi), Wiryanto (Bendahara Koperasi), dan Ketua MK karena merasa ditipu dengan menerima cek kosong dari Koperasi Konstitusi. Sebelumnya Thamrin sudah menggelontorkan dana yang totalnya Rp3,8 miliar untuk mengikuti sejumlah proyek yang ada di MK. Uang sebanyak itu sebagian ditransfer ke rekening Hendani. 

Thamrin berani mengucurkan dana sebesar itu karena mendapat iming-iming keuntungan dari Hendani sebesar 10 persen. Kepercayaan Thamrin makin tinggi ketika mendapat tiga buah cek yang ditandatangani Bendahara Koperasi senilai Rp4,2 miliar. Sayang, ketika dicairkan, ternyata ketiga cek itu kosong karena dipalsukan. Hingga kini, Hendani tak diketahui keberadaannya dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: